Warga Pati Gelar Aksi Damai, Surati KPK Minta Bupati Sudewo Ditangkap – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi damai pada Minggu pagi (24/8/2025) dengan mengirimkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pos Pati. Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar KPK segera menangkap Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik korupsi yang dinilai menghambat pembangunan dan merugikan warga. Meski berlangsung dalam suasana tenang, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan ketat untuk memastikan jalannya aksi berjalan tertib dan aman.
Kronologi Aksi Damai di Pati
Sejak pukul 08.00 WIB, massa mulai berkumpul di depan posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berada tidak jauh dari kantor Bupati Pati. Di lokasi tersebut, mereka membawa spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Sudewo.
Beberapa armada truk tampak diparkir di sekitar lokasi aksi. Sejumlah peserta aksi menggunakan kendaraan tersebut untuk membawa logistik, pengeras suara, dan perlengkapan aksi. Selain itu, beberapa spanduk besar dipasang dengan kalimat bernada tegas seperti “Tangkap Bupati Sudewo, Usut Tuntas Korupsi Jalur KA!”
Setelah berkumpul, massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Pos Pati di Jalan Jenderal Sudirman. Di sanalah mereka secara simbolis mengirimkan surat ke KPK. Surat itu berisi permintaan agar lembaga antirasuah menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Pati.
Pernyataan Korlap Aksi
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah demonstrasi anarkis, melainkan bentuk solidaritas warga yang ingin menyuarakan aspirasi mereka secara damai.
“Aksi ini bukan demo dalam arti konfrontatif. Kami tidak ingin membuat keributan. Ini adalah aksi solidaritas rakyat Pati yang menginginkan adanya keadilan. Kami semua mengirim surat secara kolektif ke KPK agar kasus ini segera diusut tuntas,” kata Teguh di sela-sela aksi.
Ia menambahkan, masyarakat merasa kecewa karena proyek pembangunan jalur kereta api yang semestinya menjadi penopang mobilitas dan ekonomi justru diduga dikorupsi. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan sesuai rencana, sementara dana publik sudah terserap.
Tuntutan Warga Pati
Dalam surat yang dikirim ke KPK, warga menuliskan beberapa poin tuntutan, di antaranya:
-
Segera menetapkan status hukum terhadap Bupati Sudewo jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
-
Mengusut tuntas proyek jalur kereta api di Pati yang disebut tidak sesuai spesifikasi dan menimbulkan kerugian negara.
-
Melindungi pelapor dan masyarakat agar tidak ada intimidasi setelah aksi ini berlangsung.
-
Menjamin transparansi penanganan kasus agar publik bisa mengawasi perkembangan penyelidikan.
Menurut warga, aksi ini adalah bentuk hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sekaligus pengingat bagi pejabat publik bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.
Situasi Pengamanan
Aparat kepolisian dari Polres Pati tampak melakukan penjagaan sejak pagi. Beberapa tenda polisi didirikan di sekitar lokasi aksi sebagai bagian dari pengamanan. Polisi memastikan jalur long march tidak mengganggu lalu lintas utama, serta mencegah potensi gesekan antarwarga.
Kapolres Pati, melalui keterangan singkat, menyebutkan bahwa aksi berlangsung kondusif. “Kami menurunkan personel untuk memastikan keamanan tetap terjaga. Hingga siang ini, aksi berlangsung damai dan tidak ada insiden yang berarti,” jelasnya.
Respon Warga Sekitar
Masyarakat yang tidak ikut aksi sebagian besar menyambut positif langkah ini. Sulastri (50), warga Pati, mengaku bangga karena masyarakat bisa bersatu menyuarakan keadilan.
“Biasanya orang takut kalau mau kritik pejabat. Tapi kali ini warga ramai-ramai kirim surat ke KPK. Ini cara cerdas, tidak perlu ricuh, tapi pesannya jelas,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Eko (34), seorang pedagang di sekitar lokasi aksi. Menurutnya, aksi damai ini bisa menjadi contoh bahwa masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang santun. “Kalau ada masalah korupsi, ya memang harus disuarakan. Kalau diam saja, pembangunan yang rugi,” katanya.
Dugaan Kasus Korupsi Jalur Kereta Api
Dugaan keterlibatan Bupati Sudewo mencuat setelah adanya laporan terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Pati. Proyek ini seharusnya meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus barang maupun penumpang. Namun, dalam praktiknya, proyek berjalan lamban, penuh kendala, dan disebut menyalahi prosedur.
Menurut informasi yang beredar, terdapat indikasi markup anggaran dan penyaluran dana yang tidak sesuai aturan. Meski KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status kasus ini, desakan masyarakat agar kasus diproses semakin menguat.
Perspektif Hukum dan Antikorupsi
Pengamat hukum dari Universitas Diponegoro, Dr. Hadi Purwanto, menilai aksi ini adalah bentuk kontrol sosial yang sehat.
“Ketika masyarakat mengirim surat secara terbuka ke KPK, itu artinya ada tekanan moral agar lembaga hukum bekerja lebih transparan. Hal ini baik bagi demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di daerah,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa KPK perlu memberikan respon cepat agar tidak muncul ketidakpercayaan publik. “Transparansi adalah kunci. Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka diabaikan,” imbuhnya.
Makna Aksi Damai untuk Demokrasi Lokal
Aksi damai ini dinilai penting dalam konteks demokrasi lokal. Selama ini, aksi massa di daerah kerap identik dengan bentrokan atau kekerasan. Namun, warga Pati menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan cara santun, melalui simbolik pengiriman surat.
Model aksi seperti ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain ketika ingin menuntut keadilan. Dengan pengawalan aparat, warga bisa merasa aman sekaligus bebas menyuarakan pendapat.
Tantangan Penanganan Kasus Korupsi Daerah
Kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala daerah bukan hal baru di Indonesia. Banyak bupati dan wali kota pernah terjerat kasus serupa. Tantangannya adalah bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan secara adil tanpa intervensi politik.
Jika benar terbukti ada korupsi, maka penindakan terhadap Bupati Sudewo akan menjadi bukti nyata bahwa hukum tidak pandang bulu. Sebaliknya, jika tidak terbukti, KPK harus menjelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
Kesimpulan
Aksi damai masyarakat Pati yang mengirim surat ke KPK menjadi sinyal kuat bahwa warga semakin berani bersuara. Tuntutan agar Bupati Sudewo diperiksa dan ditangkap menunjukkan adanya keinginan publik untuk pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Masyarakat berharap KPK segera memberikan respon konkret, baik berupa klarifikasi status kasus maupun langkah penyelidikan lebih lanjut. Bagaimanapun, aspirasi ini adalah bentuk nyata partisipasi warga dalam menjaga integritas pemerintahan daerah.
Dengan aksi damai ini, Pati menunjukkan wajah demokrasi lokal yang sehat, di mana masyarakat, aparat, dan media berperan penting dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.
